REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan setuju jika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana mengganti menteri Kabinet Kerja yang dinilai berkinerja lamban guna meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Kalau menurut Presiden ada menteri yang kinerjanya lamban, kendor setelah delapan bulan dilantik, kita sebagai ormas oke saja," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Kamis, menanggapi wacana perombakan kabinet.

Ia mengatakan, harus diakui ada menteri dalam Kabinet Jokowi-JK yang berkinerja bagus. Ia mencontohkan di bidang keamanan mampu menunjukkan stabilitas yang baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat. "Begal ditindak, gembong narkoba ditangkap," kata Said Aqil.

Namun, ada juga menteri yang berkinerja kurang menggembirakan, terutama untuk sektor ekonomi.

Terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang hingga saat masih di atas 13.000, pengangguran, dan hal-hal yang memberatkan masyarakat merupakan indikator kurang optimalnya kinerja para menteri yang menangani sektor ekonomi.

"Ini menandakan tim ekonomi Presiden kurang berhasil selama delapan bulan ini," kata Said Aqil.

Wacana perombakan kabinet semakin gencar belakangan ini. Sejumlah pihak menyarankan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengevaluasi kinerja para menteri dan mengganti mereka yang dianggap berkinerja kurang bagus. PDIP sebagai partai pengusung merupakan pihak yang paling kencang menyuarakan perlunya reshuffle.

Ikuti Whatsapp Channel Republika