REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana perombakan sejumlah menteri dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK makin santer terdengar akhir-akhir ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun masih dengan tegas menyatakan belum membicarakan dengan Presiden Jokowi terkait rencana perombakan kabinet terhadap para menterinya ini.
Kalla mengatakan Presiden yang akan mempertimbangkan dan memutuskan waktu perombakan terhadap para menterinya ini. Menurutnya, untuk mencari sosok pengganti menteri yang akan dirombak pun tidaklah gampang.
"Tapi kan tentu Presiden akan mempertimbangkan waktunya, siapanya, mencari yang lebih baik kan tidak gampang juga," kata Kalla saat konferensi pers di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (8/5).
Lebih lanjut, ia juga mengaku sejumlah anggota dari partai pendukungnya pun telah mendorong agar pemerintah meningkatkan kinerja para menterinya dengan melakukan perombakan kabinet.
Seperti diketahui, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengalami penururan dalam tiga bulan terakhir.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center, penurunan tingkat kepuasan publik ini disebabkan oleh kinerja di sektor ekonomi dan hukum yang buruk. CEO Alvara Reasearch Center Hasanuddin Ali mengatakan, jika ingin kembali menaikkan tingkat kepuasan publik, pemerintah harus mendorong kinerja para menteri di bidang ekonomi, hukum, serta memperbaiki strategi komunikasi dengan publik.
Menurut Hasan, dengan menggunakan skala 1 (sangat tidak puas sekali) sampai 6 (sangat puas sekali) untuk kepuasan publik terhadap kinerja menteri, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapat kepuasan publik yang paling tinggi, yakni 4,50.
Sementara, menteri yang mendapat kepuasan publik paling rendah adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kabudayaan Puan Maharani 3,54, Menko Perekonomian Sofyan Jalil 3,80, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 3,85, dan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy 3,88.
Ikuti Whatsapp Channel Republika