REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua menteri berlatarbelakang militer, Tedjo Purdijatno, dan Ryamizard Ryacudu, harus kembali diuji kelayakannya sebagai pembantu presiden. Dua menteri tersebut dinilai tak mendorong jalannya pemerintahan dengan baik.

"Mereka harus dipertimbangkan lagi," ujar pengamat militer dan Hak Asasi Manusia (HAM), Usman Hamid, saat dihubungi, Jumat (8/5).

Ryamizard dinilai tak cocok untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi membangun poros maritim. Hal ini membuat pemerintahan Jokowi terhambat. "Apakah poros maritim itu dilakukan dengan pengembangan komando teritorial," ujar Usman

Pengembangan teritorial dengan memperbanyak Kodam misalkan, sama saja dengan menambah pengawasan militer di daratan. Sementara wilayah kelautan Indonesia sangat luas.

Jokowi diimbaunya tak segan - segan mendongkel pembantunya yang dinilai tak berkompeten. Meski Ryamizard diketahui berhubungan dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, bukan berarti dia harus tetap menjadi menteri.

Menkopolhukam, Tedjo Purdijatno, juga dinilai tak lagi cocok menjadi pembantu presiden. Pernyataannya yang menuai kontroversi menjadi penilaian dirinya kurang bijak dalam bersikap. "Saya kira soal ucapannya yang seperti itu menjadi penilaian Jokowi untuk mengganti orang ini," imbuh Usman.

Isu pergantian kabinet akhir - akhir ini mencuat ke permukaan. Presiden Jokowi dikabarkan akan mengganti sejumlah menterinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika