REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute For Developments of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini, publik lebih menginginkan adanya evaluasi kabinet yang kemudian malah diterjemahkan sebagai reshuffle. Meski begitu, ia mengatakan, semua pihak tetap harus menyerahkan keputusan perombakan atau reshuffle kepada presiden sebagai pemilik kewenangan.
"Apakah evaluasi berujung pada reshuffle itu kewenangan presiden. Tapi evaluasi sangat penting, apalagi di bidang ekonomi. Karena tidak sekadar terjadi penurunan kinerja ekonomi, tapi Indef mengidentifikasi ada sepuluh persoalan yang dihadapi," kata Enny dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Enny menyebutkan, persoalan di bidang ekonomi tersebut di antaranya terkait pertumbuhan yang anjlok dan kualitas pertumbuhan yang juga merosot. Berbagai persoalan tersebut, lanjutnya, menghasilkan dampak yang tidak kecil di masyarakat.
"Kualitas, indikatornya pertumbuhan yang ingin diubah terkait kontribusi ekonomi kita yang didominasi jasa, ingin digeser Jokowi ke sektor yang hasilkan barang untuk ciptakan lapangan kerja, tapi yang terjadi justru makin ngedrop sektor riil, yang tumbuh malah sektor jasa. Sektor riil kita banyak yang kolaps. Ini sangat serius," ujarnya.
Menurut Enny, persoalan di bidang ekonomi merupakan yang paling dirasakan oleh masyarakat karena besarnya ekspektasi di awal pemerintahan. "Mengapa perspesi publik untuk ekonomi terjelek karena tiga bulan pertama terjadi penurunan kinerja ekonomi yang sangat-sangat signifikan. Di awal, saat hadapi transisi kepemimpinan, masyarakat berekspektasi terlalu tinggi. Tapi bukannya perubahan yang muncul, tapi malah harus sabar. Ini yang menjadikan sakitnya tuh di sini," jelas Enny.
Enny mengatakan, kabinet kerja perlu melakukan terobosan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada. Meski begitu, evaluasi di bidang ekonomi tersebut, lanjutnya, tidak bisa hanya ditujukan kepada satu menteri saja. Hal tersebut, kata Enny, dikarenakan hasil kinerja ekonomi tidak semata bergantung pada tim ekonomi, namun juga pada bidang lain.
"Kabinet ke depan harus betul wujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apapun yang dilakukan terserah, tapi yang ditunggu rakyat adalah dalam jangka pendek perbaikan kesejahteraan, ini yang ditunggu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika