REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan perberasan nasional. Apabila data yang digunakan keliru maka hal itu dapat berakibat fatal sekaligus memicu adanya dugaan permainan mafia beras.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, Firman Subagyo. Ia menyampaikan hal tersebut terkait adanya perbedaan pernyataan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait beras.

Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan melakukan impor beras. Sebaliknya JK menyatakan keran impor beras akan dibuka untuk memenuhi cadangan.

“Seharusnya Pak Jokowi sudah diberi data soal produksi beras nasional yang sesungguhnya. Dalam sejarah perberasan nasional, Bulog belum pernah menyarap empat juta ton karena yang tertinggi 3,6 juta ton,' kata Firman di Jakarta, Senin (11/5).