REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pemprov Riau berencana mengisolasi imigran gelap yang kini makin banyak mendatangi Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi keberadaan orang asing tersebut yang mulai meresahkan masyarakat.
"Dalam pertemuan antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dan HAM, kita akan mengisolasi imigran gelap tersebut dengan pengawasan ketat," kata Sekretaris Badan Kesbangpolinmas Riau, Dendi Zulhairi, kepada Antara usai acara "Penyuluhan Pencegahan Bahaya Terorisme di Kota Pekanbaru", di Gedung Perpustakaan Daerah Soemah HS, Pekanbaru, Rabu (13/5).
Ia mengatakan para imigran tersebut beralasan hanya singgah sementara di Kota Pekanbaru sambil mencari suaka ke negara tujuan mereka. Namun, jumlah pencari suaka yang datang makin banyak dan kini mencapai sekitar 1.038 orang. "Sebagian besar dari mereka ilegal atau imigran gelap," katanya.
Jumlah imigran gelap tersebut sudah tidak tertampung lagi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru. Akibatnya, mereka kini ditampung di sejumlah hotel kelas melati dan kerap terlihat berkeliaran di tengah kota. "Karena berkenaan dengan hak asasi manusia, kita tidak bisa serta-merta mengusir mereka," ujarnya.
Ia mengatakan, cukup banyak laporan dari masyarakat yang mulai merasa resah dengan keberadaan imigran gelap yang berkeliaran dengan bebas. Bahkan, Dendi mengatakan ada dugaan di antara imigran gelap tersebut membawa paham radikal. "Ada indikasi imigran ini membawa paham ISIS dan radikalime," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah tengah mengupayakan agar para imigran tersebut dikumpulkan di suatu tempat dengan pengawasan ketat dari Kemenkum HAM. Tujuannya agar mereka tidak dengan mudah bergaul seenaknya dengan masyarakat. "Kami juga minta mereka secepatnya dideportasi atau dikirim ke negara tujuannya," kata Dendi
Kepala Staf Korem 031 Wira Bima, Kolonel Arh. Purwo Sudaryanto, menilai pemerintah seharusnya menempatkan imigran gelap tersebut di sebuah pulau tertentu di Riau agar pengawasan bisa lebih mudah dilakukan. Kebijakan ini sebenarnya pernah dilakukan pemerintah, yakni menempatkan imigran Vietnam di Pulau Galang.
"Mereka harus ditempatkan di salah satu pulau sehingga pengawasan akan mudah. Pengawasan mereka kan dibiayai oleh organisasi dari PBB yang mengurusi pengungsi," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah harus memperhatikan dampak negatif terhadap masyarakat apabila ada di antara imigran tersebut terlalu mudah membaur ke masyarakat setempat dan menyusupi paham radikal yang dipercayainya.
"Takutnya ada paham radikal yang menyusup dari mereka. Ini yang perlu kita waspadai tentang imigran gelap karena sekarang ini mereka sudah terlalu bebas jalan kemana-mana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika