REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Reformasi Tata Kelola Migas sangat mengapresiasi keputusan pemerintah membubarkan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Pembubaran Petral diyakini dapat menutup celah mafia migas untuk beraksi.
Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhi mengatakan ruang gerak mafia migas akan tertutup karena peran Petral akan langsung dialihkan kepada Integrated Supply Chain (ISC) di bawah PT Pertamina (persero). "Akan lebih transparan kalau impor BBM langsung dilakukan Pertamina. Mafia migas tidak punya celah untuk masuk," kata Fahmi kepada Republika, Kamis (14/5).
Selama ini, ujar dia, mafia migas bisa leluasa beraksi karena pemerintah kesulitan melakukan audit terkait impor BBM karena Petral berada di Singapura. Sedangkan ISC yang akan mengambil alih peran Petral, kantornya berada di Jakarta.
Sehingga, pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dengan mudah melakukan audit jika dibutuhkan. "Kalau masih melalui Petral di Singapura, BPK dan KPK kan tidak bisa masuk," ucapnya.
Meski begitu, Fahmi berharap pemerintah dapat secepatnya melakukan audit forensik sebelum benar-benar resmi membubarkan Petral. Audit diperlukan guna mengungkap jejak mafia sehingga tidak akan terulang. Kalau tidak dilakukan audit, ia khawatir pembubaran Petral justru jadi penghilangan jejak mafia migas yang ada di Petral.
Dia menambahkan pembubaran Petral merupakan salah satu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas sejak awal dibentuk. Pembubaran Petral dan pengalihan fungsi ke Pertamina bisa mengefisienkan proses bisnis ekspor impor BBM.
Seperti diketahui, pemerintah bersama Pertamina akhirnya memutuskan untuk membubarkan Petral. Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto menyatakan, operasional Petral di Singapura dan Hongkong secara resmi ditutup dan dialihkan ke Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika