REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tidak kurang dari 1.346 orang Muslim Rohingya diterima oleh pemerintah Indonesia di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara. Mereka diberi tempat perlindungan, pasokan kebutuhan pangan, pakaian, dan air bersih. Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri RI, kini mereka tengah didata untuk mendapatkan klasifikasi dari badan PBB untuk pengungsian (UNHCR).

Dunia sedang menyorot manusia-manusia perahu itu. Diketahui, selama tiga bulan pada awal tahun ini saja, ada 25 ribu orang pelarian etnis Rohingya, di antaranya juga pelarian ekonomi asal Bangladesh, terkatung-katung di tengah Laut Andaman. Orang-orang Rohingya itu memilih hengkang, rela bertaruh nyawa di lautan lepas, daripada harus menerima perlakuan tidak manusiawi di negeri asalnya.

Malang bagi etnis Rohingya. Meskipun moyang mereka sudah lama tinggal di Rakhine, salah satu negara bagian termiskin di Myanmar, hingga kini mereka berstatus tanpa kewarganegaraan. Mereka layaknya hama yang tak diiinginkan. Myanmar, yang mayoritasnya beragama Buddha, menganggap 1,3 juta orang etnis Rohingya sebagai orang asing.

Pemerintah Bangladesh pun demikian. Dari 300 ribu orang etnis Rohingya yang ada di daerah selatan Bangladesh, pemerintah Bangladesh hanya mengakui sekitar sepersepuluhnya sebagai pengungsi. Maka nasib etnis Rohingya yang tinggal di perbatasan kedua negara tersebut menjadi rentan aksi kekerasan, terorisme, dan diskriminasi. Apalagi, sebagai minoritas Muslim, mereka kerap mendapat ancaman dari kalangan Buddha radikal.

Mereka menjadi salah satu kaum minoritas paling terzalimi di atas bumi ini. Kemanusiaan mereka dianggap remeh hanya karena secara hukum mereka tak punya kewarganegaraan oleh pemerintah negeri asalnya.

Seperti ditulis kolomnis Kelly Macnamara di laman Arab News, Jumat (15/5) lalu, dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan sektarian terhadap etnis Rohingya kian meningkat. Di sisi lain, Myanmar bukan lagi negara yang dikendalikan oleh junta militer seperti puluhan tahun silam. Demokrasi di Myanmar kini tengah baik. Apalagi, jelang pemilihan umum pada tahun ini yang rencananya akan digelar pada November 2015.

Tokoh yang digadang-gadangkan sebagai kunci perubahan demokratis Myanmar tentu saja Aung San Suu Kyi. Banyak harapan dunia tertuju pada sosok berusia 70 tahun itu. Pejuang hak asasi manusia (HAM) itu bahkan pada 1991 dianugerahui hadiah Nobel Perdamaian karena dinilai berjasa memperjuangkan kebebasan dan demokrasi di Myanmar yang saat itu masih dikontrol junta militer.

Namun, apa yang disuarakan Aung San Suu Kyi untuk Rohingya? Sunyi. Tokoh ini dinilai tidak berani bersuara banyak terkait nasib etnis Rohingya. Sebab, jelang pemilu di Myanmar kali ini, situasinya sangat krusial bagi Partai National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Dia diduga takut kehilangan dukungan suara dari para pendukungnya, yang berasal dari mayoritas umat Buddha, bila sampai isu Rohingya coba diangkat.

Memang, kesunyian semacam itulah yang biasa diterima etnis Rohingya. Seperti dilansir dari AFP, Kamis (14/5), pada awal Mei lalu sebuah kuburan masal ditemukan di sebuah wilayah terpencil di selatan Thailand. Diduga kuat, jasad-jasad yang ditanam di sana merupakan para pengungsi Rohingya korban perdagangan manusia.

Baik ketika hidup maupun matinya, sunyi semacam itulah yang diterima Rohingya dari penguasa negeri tempat mereka dan leluhurnya berasal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika