REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah negara kawasan ASEAN turut memiliki tanggung jawab dalam penanganan ribuan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di daratan Indonesia. Pemerintah Indonesia beserta negara-negara kawasan lainnya pun diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar agar dapat memberikan solusi yang terbaik.

Deputi Seswapers Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar mengatakan, diperlukan pendekatan yang komprehensif agar pemerintah Myanmar bertanggung jawab terhadap warga negaranya tersebut.

"Negara-negara ASEAN serta masyarakat internasional harus memberi tekanan kepada pemerintah Myanmar untuk memberi solusi terbaik bagi komunitas masyarakat yang sudah puluhan tahun malah ratusan tahun menjadi warga sah di Myanmar tapi tidak diberi hak kewarganegaraan, yang jelas ini akan menimbulkan masalah," jelas Dewi usai pertemuan antara perwakilan UNHCR bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/5).

Dewi menambahkan, negara-negara ASEAN harus memberikan perhatian khusus dan membahas permasalahan ini dalam forum ASEAN. Pemerintah Indonesia, khususnya Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PMI juga memiliki perhatian terhadap para pengungsi Rohingya.

Kendati demikian, tambah Dewi, permasalahan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dan negara di kawasan sekitar seperti Malaysia dan Thailand, namun permasalahan ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah Myamar. Ia mengatakan, berdasarkan data UNHCR dan IOM, sebagian besar para pengungsi adalah laki-laki yang berasal dari Bangladesh.  

"Mereka bukan pengungsi karena tekanan politik, tapi ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tentu tidak bisa diperlakukan seperti pengungsi yang perlu dicarikan solusi bersama untuk menanganinya," jelas Dewi.

Dewi mengatakan, para pengungsi yang berasal dari Bangladesh tersebut harus dipulangkan kembali ke negaranya. Untuk memfasilitasi kepulangan mereka, juga diperlukan kerjasama dengan pemerintah Bangladesh.

Menurut Dewi, data terakhir jumlah pengungsi yang tercatat berada di Indonesia, yakni sebanyak 1.500 pengungsi. Sedangkan, 700 di antaranya merupakan warga Bangladesh yang siap dipulangkan. "Tapi tentu tergantung pada berapa cepat pemerintah Bangladesh menanganinya," tambah dia.

Untuk menangani permasalahan ini, Wapres JK meminta komitmen masyarakat internasional untuk bekerja sama. Wapres juga telah memerintahkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Luar Negeri guna membahas permasalahan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika