REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah bersedia menampung para pengungsi Rohingya selama satu tahun. Menurut dia, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan.

"Ya kita setahun setuju, setahun untuk menanganinya. Ya enggak apa-apa (jumlah pengungsi besar), bangsa besar ini tidak boleh menolak orang yang susah. Enggak boleh," jelas Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/5).

Kalla menjelaskan, Indonesia harus menerima para pengungsi demi rasa kemanusiaan. Kendati demikian, pemerintah menuntut kerja sama dan bantuan masyarakat internasional dalam menangani para pengungsi Rohingya tersebut.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih mencari dan mempertimbangkan lokasi penampungan yang baik untuk para pengungsi Rohingya. Meskipun penampungan para pengungsi Rohingya di Indonesia ini tetap menjadi beban negara, namun pemberian bantuan ini merupakan kewajiban negara.

Wapres juga menyatakan telah menyiapkan anggaran khusus untuk memberikan penampungan kepada para pengungsi. Sayangnya, ia enggan menyebut besaran anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah.

"Ah tak usah berbicara dana. Kita kan enggak miskin-miskin banget," tambah JK.

Siang ini, Wapres JK bertemu dengan perwakilan UNHCR serta Gubernur Aceh Zaini Abdullah guna membahas pengungsi Rohingya yang berada di daratan Indonesia. Wapres mengaku telah memberikan instruksi khusus kepada Gubernur Aceh terkait hal ini. "Ya pokoknya tangani dengan baik," kata JK.

Masyarakat Rohingya merupakan kelompok Muslim minoritas di negara Myanmar. Mereka tak diakui sebagai warga negara Myanmar sehingga mereka memutuskan melarikan diri dari Myanmar untuk mencari tempat menetap di negara-negara di kawasan ASEAN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika