REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum menilai keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan orang perempuan menjadi Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KPK sudah tepat.
Pakar hukum tata negara, Saldi Isra menilai langkah Presiden Jokowi sebagai solusi yang tidak menampakkan kecenderungan keberpihakan. Sebelumnya, di antara banyak nama yang disodorkan, ada yang dinilai terlalu pro atau kontra KPK.
Ia menilai, Jokowi memilih sikap tidak mengarah ke salah satu dari dua kecenderungan itu atau dari banyaknya dorongan nama-nama yang disodorkan kepadanya.
"Sudah. Daripada pusing-pusing, dicari orang betul yang sikapnya terhadap KPK tidak terlalu terlacak dengan jelas. Walaupun, tentu di antara beberapanya ada yang pendukung KPK," katanya di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/5).
Bahkan, kata Saldi, langkah Jokowi itu merupakan terobosan dalam menentukan keputusan di tengah polemik yang ada. Apalagi, publik banyak membacanya dari perspektif gender.
"Jadi, ini jalan tengah Presiden. Dan ini eksperimen yang menarik. Kita bisa lihat nanti, kalau Pansel perempuan semua, kira-kira kecenderungannya bagaimana," ujarnya.
Saldi berharap, kesemua anggota Pansel pimpinan KPK itu bekerja transparan dan bersikap terbuka akan masukan. Namun, Pansel mesti bebas dari intervensi keberpihakan.
Ia membandingkan ketika dirinya masuk ke dalam jajaran Pansel pimpinan KPK Jilid II. Waktu itu, kenang dia, dorongan nama-nama calon pimpinan KPK kurang begitu besar dari pihak-pihak tertentu.
"Kalau dulu pengalaman saya di Pansel, pokoknya sudahlah, cari orang yang terbaik. Yang soal harus berasal dari ini-itu di periode saya Pansel kan sudah selesai perdebatannya," jelasnya.
Bagaimanapun, atensi publik sudah terlanjur tersedot pada polemik "Polri vs KPK." Lantaran itu, Saldi berharap agar pimpinan KPK yang kelak dipilih merupakan orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik di internal KPK maupun lintas lembaga penegak hukum. Di samping itu, komitmen pemberantasan korupsi pun mesti tinggi.
"Kalau hari ini, mungkin, orang yang komitmen pemberantasan korupsinya seimbang dengan langkah persuasinya. Itu penting, di tengah menghadapi situasi seperti hari ini. Kemampuan mempersuasi berbagai langkah penolakan yang mungkin muncul kepada KPK," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika