REPUBLIKA.CO.ID, LILONGWE -- Perdagangan manusia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di seluruh Afrika. Komunitas Muslim Malawi bersama-sama memerangi fenomena meningkatnya perdagangan manusia dan anak di negara Afrika Selatan tersebut.
"Sampai saat ini, Malawi tidak pernah punya sepotong undang-undang tentang perdagangan manusia. Tidak adanya hukum dalam hal ini menciptakan lahan subur bagi kejahatan ini berkembang, "ujar Dr. Salmin Omar, Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Malawi seperti dilansir OnIslam, Jumat (22/5).
Ia mengatakan, komunitas muslim malawi akan melobi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara maksimal untuk membasmi praktek perdagangan manusia.
Pemimpin Muslim juga akan mendatangi pemimpin agama lainnya untuk membahas hal ini dan meminta dukungan. Ia melanjutkan, perdagangan manusia dan anak di Malawi telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan. Saat ini kehidupan mereka dalam risiko. Untuk itu, pemimpin agama dan penegak hukum akan bekerja sama untuk membuat negara yang aman bagi semua.
"Ini bukan masalah agama, tetapi untuk kebaikan bersama negeri ini, oleh karena itu, kita perlu naik di atas afiliasi keagamaan untuk bekerja sama dalam usaha ini," tambahnya. Omar mendesak semua sektor di masyarakat Malawi mengakui bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu tantangan penting bagi negara.
Hingga Februari tahun ini, Majelis Nasional telah mengesahkan UU Anti Perdagangan Manusia. Malawi satu-satunya negara di Southern African Development Community (SADC) yang tidak memiliki hukum perdagangan manusia.
Sementara itu, Menteri Gender dan Kesejahteraan Anak Malawi, Patricia Kaliati mengakui bahwa perdagangan manusia mengalami peningkatan. Untuk itu, pemerintah Malawi memuji inisiatif komunitas muslim. Ia mengatakan pemimpin agama memiliki pengaruh dalam hal ini.
"Kami telah mencatat dengan penyesalan jumlah perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan ke negara-negara tetangga. Pemerintah sendiri tidak tidak memiliki kapasitas untuk mengandung situasi ini. Oleh karena itu kami, memuji komunitas Muslim untuk intervensi ini, " ujar Patricia Kaliati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika