REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum Margarito Kamis menilai, kendali panitia seleksi (pansel) KPK di bawah Sekretariat Negara (Setneg) dan Presiden Jokowi berpeluang dipilihnya komisioner yang sejalan dengan pemerintah. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengendalian terhadap mereka.

“Setneg dan Presiden yang pegang kendali langsung itu tidak salah. Namun, ada dugaan jika nantinya komisioner yang terpilih adalah mereka yang sejalan dengan pemerintah,” kata Margarito saat dihubungi ROL, Ahad (24/5).

Dia melanjutkan, pemerintah berpeluang mencari individu yang memiliki visi misi sama dengan pemerintah. Individu yang dimaksud adalah mereka yang bisa menempatkan diri dalam tatanan pemerintahan secara umum.

“Ada kemungkinan komisioner KPK mendatang adalah mereka yang bisa menjaga menjaga sikap. Yakni mereka yang akan membuat pernyataan di saat perlu dan tidak membuat pernyataan untuk hal-hal yang kurang diperlukan,” ujar dosen Universitas Khairun, Ternate tersebut.

Meski demikian, Margarito tidak melihat peluang Presiden ingin mengamankan celah peradilan kasus korupsi bagi pihak-pihak terdekat. Menurutnya, terlalu berisiko jika presiden melakukan hal tersebut.

“Justru presiden ingin memaksimalkan pemberantasan korupsi sesuai dengan visi misi pemerintah. Ke depannya, bukan tidak mungkin jika komitmen seperti ini disiapkan untuk langkah politik jangka panjang menjelang Pemilu 2019,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memilih sembilan Pansel KPK yang kesemuanya perempuan. Di antaranya Enny Nurbaningsih dan Destri Damayanti.