Selasa 26 May 2015 12:23 WIB
Pilkada serentak

Islah Golkar, JK: Yang Penting Ikut Pilkada

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ilham
Wapres Jusuf Kalla.
Foto: Antara
Wapres Jusuf Kalla.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, islah kedua kubu partai Golkar yang tengah berkonflik itu sangat penting. Sebab, hanya itu yang bisa membuat partai berlambang pohon beringin itu dapat mengikuti pilkada.

"Yang penting dalam Golkar kan Pilkada. Yang lain kan jalan bersama-sama walaupun dua, satu pengurus aja banyak, apalagi dua," kata Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa(26/5).

Kalla menolak kehadirannya untuk menengahi permasalahan internal partai Golkar ini bukan bentuk intervensinya sebagai pemerintah, namun sebagai mantan ketua umum Golkar. Ia menilai mendamaikan kedua kubu yang bertikai merupakan amal ibadah.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksonon memastikan partai Golkar dapat mengikuti Pilkada serentak 2015. Hal itu dikatakan usai menemui JK di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (25/5) malam.

"Malam hari ini, kami bersyukur telah terdapat kesepakatan awal dalam menyusun sebuah kesepakatan bersama antara kubu munas Ancol dengan kubu munas Bali. Terutama dalam menyongsong Pilkada serentak 9 Desember 2015 ini. Partai Golkar dipastikan bisa ikut," jelas Agung.

Agung menjelaskan, perselisihan yang terjadi di antara dua kubu Golkar saat ini tak akan mengganggu keikutsertaan partai dalam Pilkada. Ia pun menyatakan telah terjalin kesepakatan antara kubu Agung dan kubu Aburizal Bakrie.

Keduanya memutuskan untuk membentuk tim kerja yang masing-masing terdiri dari tiga orang. Tim kerja tersebut akan menyaring nama calon kepala daerah yang dinilai memiliki rekam jejak yang baik serta elektabilitas yang tinggi.

Agung mengatakan, penentuan bakal calon kepala daerah tersebut nantinya akan berdasarkan hasil survei lembaga. "Misalnya, bahwa penentuan bakal calon kepala daerah nanti, itu atas dasar hasil survey dan tidak ada istilah harus bayar mahar dsb. Itu clean kami tidak ada," kata dia.

Kendati demikian, penandatanganan dukungan calon ditentukan belakangan karena harus oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang sah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement