REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus memiliki political will dalam menyelesaikan persoalan penurunan kondisi ekonomi. Sah-sah saja jika Jokowi melakukan perombakan kabinet untuk mempercepat laju perbaikan ekonomi.

Pendiri Priyo Budi Santoso untuk Demokrasi (Pridem), Priyo Budi Santoso mengatakan butuh political will dalam mengatasi sulitnya kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. "Presiden Jokowi harus menciptakan kepemimpinan dwi tunggal untuk penyelamatan bidang ekonomi," kata Priyo dalam diskusi 'Mencegah Kemiskinan di Tengah Kemakmuran' di Pridem Center, Jl Cipaku, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/6). Priyo meminta keduanya tidak segan untuk mengambil langkah tegas dan tepat terkait hal ini.

Salah satu hal yang harus dilakukan Jokowi, menurut Priyo, adalah memberdayakan lagi Badan Urusan Logistik (Bulog). "Saya menyarankan presiden agar jangan ragu-ragu memberdayakan Bulog dimana Bulog mempunyai kewenangan yang sedikit sakti, mempunyai power yang cukup, mempunyai anggaran yang cukup sehingga bisa memastikan Bulog bisa mengendalikan harga," ungkap mantan wakil ketua DPR ini.

Kinerja Bulog dinilai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol ini, belum efektif. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, kata Priyo, Bulog hanya menyerap 700 ribu ton hasil panen raya Indonesia. "Padahal, sebelumnya Bulog ditargetkan meresap 4 juta ton. Ini jauh panggang dari api namanya," jelas Priyo.

Dia melihat hari ini Bulog masih belum memiliki daya. Terlebih, tambahnya, dengan maraknya kartel-kartel bahan pokok, seperti beras dan gula.

Disinggung tentang langkah reshuffle kabinet, Priyo melihat hal itu sah-sah saja dilakukan. Dijelaskannya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. "Kabinet kredibel yang lebih baik dibutuhkan. Jika ada keperluan mereshuffle maka ya sudah. Saya kira itu kekendak alam yang jangan dikritik," kata Waketum Golkar hasil Munas Ancol ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika