REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap soal rencana penggelontoran anggaran untuk usulan program pembangunan daerah pemilii-han (UP2DP). Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan, fraksinya akan menolak penggelontoran Rp 11,2 triliun tersebut.

Dikatakan Ibas, ada beberapa hal yang harus dijawab pemerintah jika menyetujui usulan UP2DP tersebut. Pertama, persoalan skema sistem penganggaran dana Rp 20 miliar untuk setiap anggota dewan itu.

"Sikap kami (fraksi Demokrat) konsisten seperti 2010. Kami memilih untuk tidak menyetujui usulan anggota DPR dapat mengalokasikan dana dalam APBN untuk dapilnya masing-masi-ng," kata dia dalam konferensi persnya di MPR/DPR RI, Senin (15/6).

Menurut Ibas, konsep UP2DP tersebut sama seperti usulan  serupa yang pernah diperdebatkan pada periode DPR sebelumnya. Kata dia, pertanyaannya pun akan sama, yaitu bagaimana agar penganggaran negara dan daerah bisa tak berbenturan dengan rencana UP2DP tersebut.

Pertanyaan lainnya, ialah soal jaminan dari pemerintah agar tak terjadi tumpang tindih regulasi jika usulan UP2DP tersebut disetujui. Ketiga, ujar dia, fraksi melihat ada pengaburan fungsi antara eksekutif sebagai kuasa pengguna anggaran dan legislatif sebagai pengawas anggaran.

Ibas pun mempersoalkan jika pemerintah memaksakan untuk menerima usulan Rp 11,2 triliun dalam APBN 2016 itu, mengingat kebuntuan ekonomi saat ini. Menurut dia, akan terjadi inkosistensi antara  penggelontoran dana triliunan rupiah itu dengan niat pemerintah untuk melakukan penghematan di semua lini pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika