REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai penunjukan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Jokowi telah dipandang publik sebagai sebuah kompromi politik.

"Tidak bisa tidak, publik memandangnya sebagai kompromi politik, karena hanya PKPI partai yang belum mendapatkan 'jatah' oleh pemerintahan Jokowi," ucap Hamdi Muluk di Jakarta, Selasa (16/6).

Hamdi Muluk mengatakan penunjukan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, yang merupakan mantan pangdam Jaya, sebagai kepala BIN adalah hak prerogatif presiden. Namun, dia memandang setidaknya ada dua hal yang kini dipermasalahkan publik atas penunjukan sosok Sutiyoso.

Dua persoalan itu adalah masalah usia dan latar belakang Sutiyoso sebagai orang partai.