REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Wakil Presiden (Wapres) dan sejumlah menteri pada Kabinet Kerja seringkali berseberangan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, terkait isu revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat perbedaan pandangan antara Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Demikian pula, isu remisi bagi narapidana korupsi, Menkumham Yasonna Laoly tidak sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, para bawahan Presiden Jokowi kurang memahami posisinya yang harus subordinat dalam sistem presidensial.

Artinya, lanjut Syamsuddin, baik Wapres maupun para menteri wajib satu suara dengan Presiden terkait isu apa pun. "Wakil presiden atau menteri-menteri yang tidak paham sistem presidensial. Mestinya ya semua ikut Presiden," ujar Syamsuddin Haris, saat dihubungi Republika, Selasa (23/6), .

Syamsuddin melanjutkan, wapres dan para menteri tetap tidak boleh berseberangan sekalipun pernyataan presiden tidak populer. Sebab, bukan tugas wapres maupun kabinet untuk mengkritik Presiden.

"Kalau kebijakan Jokowi tidak sesuai, kan ada Parlemen yang menilai. Ada publik yang menilai. Jadi, Wakil Presiden atau kabinet tidak boleh berbeda dengan Presiden," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika