REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP3K), Provinsi NTB Husnanidiaty Nurdin mengaku khawatir dengan kondisi penyuluh. Sebab, pada 2017 terdapat penyuluh yang akan pensiun serta sekitar 550 tenaga harian lepas yang statusnya belum jelas.

"Di NTB pada 2017, banyak penyuluh yang akan pensiun dan sekitar 550 tenaga harian lepas (THL) penyuluh yang belum jelas statusnya," ujarnya di Kota Mataram, Rabu (24/6).

Menurutnya, saat ini, kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional berada pada pemerintah pusat. Namun, apabila kewenangan dikembalikan ke daerah.

Ia menuturkan, para penyuluh tidak akan kehilangan motivasi kerja. Sebab, mereka akan tenang bekerja dan akan meningkatkan kualitas produksi akan meningkat.