REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Labotarium Politik dan Rekayasa (Lapora) Universitas Brawijaya mengukapkan banyak warga Kabupaten Malang belum mengetahui kapan pelaksanaan pencoblosan Pilkada.

Dari survey 600 responden 63 persen atau 378 orang diantaranya tidak tahu kapan pelaksaan pencoblosan. Walaupun bukan menjadi indikator jumlah pemilih namun hal ini membuktikan minimnya sosilisasi KPU.

"Angka partisipasi riil sulit diprediksi. Seringkali prediksi yang dilakukan meleset," kata Koordinator Survey Muhamad Fajar Shodiq, Jumat (26/6).

Karena, ada variabel atau faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi golput. Fajar mengatakan golput dapat diniatkan sejak awal. Seorang calon pemilih memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Namun seringkali faktor lain juga menjadi penyebab golput. Seperti sakit atau kesibukan lain.

Fajar mengatakan walaupun prediksi jumlah golput sulit dipastikan. KPU tetap harus mengintensifkan sosilisasi untuk menekan angka golput. Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010 tercatat 764.078 golput dari 1.885.265 Daftar Pemilih tetap.

Kominisioner KPU Kabupaten Malang Bidang Sosialisasi Abdul Kholiq mengakui pada tahun ini sosilisasi pemilu tidak dapat semaksimal sebelumnya. "Memang persiapannya mepet sekali. Peraturan-peraturan KPU juga terlambat turun," katanya.

Selain itu anggaran sosialisasi juga kecil. Hanya Rp350 juta. Sekitar Rp 150 juta untuk media sosilisasi seperti baliho, Rp100 juta untuk iklan dimedia dan Rp100 untuk sosialisasi tatap muka.

"Bila dibandingkan dengan pemilihan legislatif dan pilpres kemarin, anggaran sosialisasi untuk pilbup empat kali lebih kecil. Kami sesuaikan dengan APBD sedangkan Pileg dan Pilpres menggunakan APBN," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika