REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dari tahun ke tahun penggunaan internet di Indonesia terus meningkat. 2014 lalu, ada kenaikan 34,9 persen pengguna internet dari tahun sebelumnya.

Dengan kata lain ada 88,1 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Hal ini, menurut Pakar Keamanan Cyber asal Lembaga Riset CISSReC, Pratama Persadha membuat Indonesia menjadi sasaran empuk serangan dunia maya.

Tak heran, menurut dia ambisi pemerintah mengimplementasikan e-government bisa terancam. Terancam dalam artian, data seluruh rakyat Indonesia yang terintegrasi bisa dibobol.

"2014,di Indonesia diperkirakan ada sekitar 4 ribu serangan ransomware, dimana dalam kondisi ini pemerintah ingin segera mengimplementasikan e-government," tutur dia dalam diskusi "Badan Cyber Nasional Penjaga Kedaulatan Cyber NKRI", Jumat (26/6).

Atas dasar ini, ia meminta pemerintah segera membentuk Badan Cyber Nasional. Bahkan, sepatutnya rencana itu harus segera dilaksanakan pemerintah tahun ini.

Untuk program dan dana, bisa mengintegrasikan anggaran 'cyber' yang ada di tiap kementerian. Meski sebenarnya, program cyber force sudah ada di beberapa kementerian seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Sayangnya, ucap dia selama ini belum terintegrasi dan terkelola dengan baik. "Lebih baik telat daripada tidak, karena kalau diprogramkan 2016 maka anggaran dan pembentukannya bisa terjadi di 2017," ucap dia.

Ia mewanti-wanti agar Indonesia tak mengalami masalah seperti Estonia. Estonia, ucap dia, negara yang pernah lumpuh total akibat menerapkan e-goverment tapi belum punya kemanan cyber yang kuat.

Estonia pernah lumpuh akibat diserang oleh peretas (hacker). Akibatnya negara itu pernah lumpuh total akibat listrik, lalu lintas, perbankan dan sistem pemerintah yang sudah terintegrasi lewat e-goverment mati total.