REPUBLIKA.CO.ID, GARUT - Presiden Jokowi menegaskan pembangunan energi baru dan terbarukan harus menjadi prioritas. Pemerintah, kata Jokowi, akan memberikan insentif bagi hambatan yang selama ini timbul, termasuk permasalahan pembebasan lahan yang seret.

Dalam sambutannya saat meresmikan PLTP Unit 5 Kamojang, Jokowi mengatakan, potensi geothermal yang sangat ramah lingkungan ini harus menjadi fokus utama di dalam negeri. Untuk itu, ia mendorong kepada kepada Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Menteri Kemaritiman & Kelautan beserta jajarannya, agar pembangkit listrik yang ramah lingkungan harus menjadi skala prioritas.

Lebih lanjut, Jokowi berjanji untuk menargetkan 35.000 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. "Karena saat ini 90 persen kita masih menggunakan batu bara. Ini harus dirubah dan ini memang kebutuhan yang harus kita kerjakan, ini bukan target yang main-main," tegas Jokowi, Ahad (5/7).

Tak hanya itu, dirinya juga mengaku akan segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan menyangkut suplai listrik di Jawa. "Meskipun biaya mahal tidak menjadi persoalan. Kita akan beri insentif, khusus bagi energi ramah lingkungan lainnya seperti tenaga angin, ombak, maupun biomassa," ucap Jokowi.

Dengan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan yang akan digarap, Jokowi yakin potensi geotermal sebesar 28 ribu megawatt bisa termanfaatkan pada 2019.

"Meski biayanya lebih mahal sedikit tak ada masalah. Nantinya akan diberikan insentif khusus untuk pembangkit listrik ramah lingkungan. Biar orang berbondong-bondong untuk investasi ini," lanjut Jokowi.

Jokowi mengakui, masalah pembebasan lahan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya pengembangan pembangkit listrik. Untuk itu, dia berjanji akan mengurai masalah ini sehingga target pembangunan pembangkit bisa terpenuhi.

"Problem di pembebasan laham sisi adminitrasi dan payung hukum kita harapkan bisa tuntas dengan kerjasama semua pihak," lanjut Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika