REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyudahi catatan buruk. Yaitu, dengan menuanaikan janji politik dan fungsi kelembagaan dewan.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuchro mengatakan, kinerja DPR periodeisasi 2015-2019, memprihatinkan. "DPR ini cenderung sibuk dengan dirinya sendiri," kata dia saat dihubungi, Selasa (7/7).

Siti mengatakan, sikap egoisme tersebut tampak dari sejumlah catatan. Dari sisi fungsi legislasi, dari 39 RUU Prolegnas 2015, belum ada satu pun yang terbahas di Parlemen. Padahal, kata dia, anggota sudah bertugas lebih dari setengah tahun masa sidang.

Justru DPR, sambungnya, asik dengan tujuannya sendiri. Yaitu, dengan mencoba mengubah UU Pilkada yang sebenarnya sudah dirampungkan. Pun, Siti mengkritik fungsi legislasi dewan yang menambah RUU KPK untuk dijadikan prioritas pembahasan. Padahal kata dia, dua produk legislasi tersebut tak perlu dibahas saat ini.

"Yang sedang dikedepankan dan diusulkan justru revisi UU Pilkada dan KPK yang oleh publik malah tidak mendapatkan dukungan," ujar dia.

Selain soal fungsi legislasi, DPR menurut Siti juga tampak gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Kata dia, DPR sama sekali tak menunjukkan fungsi check and balance terkait kemandekan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika