REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Poros Muda Partai Golkar, Andi Sinulingga menilai konflik internal Partai Golkar semakin tidak bisa ditebak kemana ujungnya. Hal itu karena islah yang diupayakan tidak bisa terealisasi.
"Konflik Golkar tidak terukur ujungnya, karena islah yang dilakukan kedua belah pihak jelas tidak akan bisa terealisasi, karenanya pilkada serentak ke depan sudah bisa dipastikan sangat merugikan partai ini," katanya, Rabu (8/7).
Ia mengatakan kader-kader Golkar di daerah yang hendak mengikuti Pilkada terpaksa melalui partai lain atau menempuh jalur independen. Akibatnya konflik berkepanjangan ini juga akan merugikan Partai Golkar menghadapi Pemilu 2019.
Poros Muda Golkar mendesak dilakukan Munas Bersama sesegera mungkin untuk mengakhiri konflik. Keinginan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum, kata Andi, jelas bukan merupakan hal yang positif bagi Golkar itu sendiri.
Munas bersama yang dimaksud oleh poros muda Golkar adalah, munas yang melibatkan peserta dari DPD Provinsi dan kabupaten/kota di kedua kubu, baik kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono di tambah ormas Golkar, baik ormas yang mendirikan maupun ormas yang didirikan oleh Golkar termasuk juga organisasi sayap partai.
"Keinginan baik untuk menyelamatkan partai ada di tangan Aburizal dan Agung Laksono, apakah sungguh-sungguh hendak menyelesaikan konflik partai dengan bijaksana atau sebaliknya," jelasnya.
Poros muda meminta kedua belah pihak untuk ikhlas menyelenggarakan munas bersama tersebut. Kedua belah pihak, baik Agung maupun Aburizal dinilai bisa memberikan mandat kepada ormas Partai Golkar, atau kepada masing-masing juru runding islah dari kedua kubu (10 orang) untuk menyelenggarakan Munas Bersama Partai Golkar.
Nantinya masing-masing DPD provinsi, kabupaten/kota baik dari kubu Agung maupun Aburizal sama-sama memiliki hak suara untuk memilih pemimpin Partai Golkar yang baru ke depan, dan siapapun yang terpilih semuanya harus ikhlas menerimanya dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan tertulis di hadapan notaris.
Selanjutnya ketua umum baru terpilih diminta merangkul semua pihak dalam kepengurusan DPP Partai Golkar dan kepengurusan baru DPP Partai Golkar melakukan konsolidasi untuk melakukan musda-musda dengan pendekatan yang sama.
"Hanya ini jalan yang terbaik, paling murah, dan dibutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Golkar masih punya waktu untuk konsolidasi partai menghadapi Pemilu 2019," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika