REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengingatkan adanya peluang banjir informasi evaluasi calon pimpinan (capim) KPK. ICW menyarankan agar Panitia Seleksi (Pansel) KPK langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi evaluasi tersebut.
"Pansel jangan sampai kebanjiran informasi tentang kandidat capim KPK. Harus ada pemilahan mana informasi yang bisa dijadikan rujukan," ujar Febri saat dihubungi ROL, Rabu (22/7).
Menurut Febri, pansel sebaiknya tidak melakukan verifikasi tanggapan dari masyarakat secara mandiri. Ia menyarankan ada tim khusus yang diterjunkan melakukan verifikasi langsung informasi.Sebab, lanjutnya, beberapa informasi menarik terkait capim tidak boleh diabaikan misalnya informasi tentang gratifikasi yang diterima para capim.
"Informasi seperti itu perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti karena menyangkut integritas capim. Tentu harus ada verifikasi lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya," imbuh Febri.
Seperti diketahui, masyarakat umum boleh memberikan tanggapan terhadap 48 kandidat capim KPK, baik melalui laman resmi Sekretariat Negara maupun dikirim lewat pos. Tanggapan bisa berupa evaluasi bersifat netral, positif dan negatif terhadap kandidat capim.
Pemberian tanggapan ditutup pada 3 Agustus. Masyarakat disarankan memberikan informasi yang memiliki data pendukung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika