REPUBLIKA.CO.ID, TOLIKARA -- Pengungsi insiden Idul Fitri di Tolikara mulai kesulitan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tolikara selama empat pekan terakhir. Tim Pemulihan Bencana Sosial Kabupaten Tolikara beralasan dana yang diterima sudah mulai habis.
"Kondisi di pengungsian sudah empat pekan tidak ada bantuan dari posko pemulihan sehingga kebutuhan bahan makanan hanya cukup untuk dua hari," kata Andi Mangewai Latif selaku program Officer di RZ Jayapura saat dihubungi, Rabu (26/8)
Ketika ditanya alasan kondisi di pengungsian sudah empat pekan tidak ada bantuan dari posko pemulihan, ia menjelaskan, pada awalnya setiap hari ahad Tim pemulihan memberikan (bahan makanan) kepada pengungsi sesuai janji. Namun, empat pekan terakhir sudah tidak ada lagi bantuan yang diterima.
"Pemerintah mengungkap alasan politis, yakni uang Pemda habis. Bahkan, bantuan dana diserahkan ke tim pemulihan yang untuk pengungsi, sebagian dialih fungsikan," ujarnya.
Andi juga mengungkapkan adanya desas-desus yang beredar, yakni bantuan tidak diberikan agar para pengungsi tidak betah lagi di posko pengungsian. Informasi itu menyebar di seluruh telinga pengungsi.
"Rencana kami kemarin mau langsung ketemu ketua tim pemulihan, tapi orangnya tidak pernah ada ditempat," katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemulihan Pasca Bencana Sosial Tolikara, Edie Rante Tasak, hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait kondisi para pengungsi.
Sebelumnya, saat dihubungi 3 Agustus lalu, Edie sempat mengatakan jika pihaknya belum menerima bantuan tambahan. Padahal, langkah rekonstruksi sejumlah fasilitas masih terus dikebut dan direalisasikan.
"Kami mengalami kendala dalam membeli material bangunan seperti kayu, pasir, batu, semen. Dana yang kami terima sangat minim," katanya.
Edie mengatakan, saat ini seluruh dana bantuan masyarakat yang diterima tim pemulihan sebesar Rp 470 juta serta Rp 500 dari dana Pemda Tolikara.
Sedangkan, bantuan Presiden Joko Widodo sebesar Rp 1 miliar dalam bentuk material bangunan langsung ditangani oleh TNI. Adapun, bantuan lain dari partai PPP tidak melalui tim pemulihan, tetapi langsung bertindak di lapangan.
"Kami sudah berkoordinasi agar dapat menyalurkan dana kepada kami. Itu untuk mencegah berlebihnya material bangunan yang sama," katanya.
Menurut dia, saat ini angka yang diterima masih sangat jauh dari dana yang dibutuhkan dalam program rekonstruksi. Sebab, tim pemulihan berencana akan membangun sekitar 80-90 unit Ruki. 68 Ruki diperuntukkan bagi seluruh korban. Sedangkan, sisanya diberikan bagi korban penembakan, dan putra daerah yang memiliki tanah ulayat di lahan ruko yang baru tersebut.
"Seluruhnya kita akomodasi agar tidak menjadi persoalan kemudian hari," kata Edie.
Pemerintah Tolikara, kata Edie, berharap pemimpin negara tidak hanya bicara dan niat ingin membangun wilayah Tolikara. Sebab, kenyataannya mereka sendiri di daerah kesulitan.
"Sementara kami menerima tamu kewalahan. Sebenarnya kami ini melayani tamu atau korban," kata Edie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika