REPUBLIKA.CO.ID, MAPUTO -- Pemerintah Mozambik mengumumkan, Kamis (17/9) bahwa negara itu telah bebas dari ancaman ranjau darat, lebih dari 20 tahun sejak perang saudara berakhir meskipun masih banyak jalur ranjau yang belum diteliti.
"Dengan suka cita yang besar saya mendapat keberuntungan untuk menyatakan bahwa Mozambik adalah negeri yang bebas dari ancaman ranjau darat," kata Menteri Luar Negeri Oldemiro Baloi di hadapan para duta besar dan organisasi internasional yang membantu pembersihan ranjau darat di negeri tersebut dilansir AFP.
Tetap, menteri mengakui bahwa hanya di sejumlah kawasan tertentu yang telah diperiksa dan dibersihkan, bukan semua wilayah secara keseluruhan.
"Akan menjadi tidak masuk akal bila kemudian dikatakan tidak akan pernah ada kecelakaan yang terkait dengan ranjau darat dan bahan peledak lainnya. Sejarah telah membuktikan kebalikannya," ujarnya.
Mozambik adalah salah satu negara yang tergolong banyak ditanami ranjau darat, selain Angola, Afghanistan, Kamboja dan Sudan Selatan, sebagai hasil dari berakhirnya perang kemerdekaan yang berlangsung sepuluh tahun dari 1965 hingga 197, berlanjut dengan perang saudara selama 16 tahun yang berakhir pada 1992.
Kebanyakan ranjau tersebut dipasang oleh pihak penjajah, Portugal, dan selebihnya oleh pemerintah independen Mozambik dalam usaha melindungi infrastruktur yang kritis.
Proses pembersihan ranjau dimulai pada 1993, sesaat setelah perang saudara berakhir dan hingga tahun 2000 sebanyak 214.000 ranjau telah dibersihkan, kata Alberto Augusto, direktur Institut Nasional Pembersihan ranjau.
Petugas polisi mendapat pelatihan untuk menangani penemuan-penemuan ranjau yang tersisa, katanya. Baloi memuji para pembersih ranjau yang bekerja dengan alat pelacak logam, buldoser, anjing pelacak dan kadang-kadang dengan tikus pelacak dengan risiko mempertaruhkan jiwa dan raganya.
Gregory Le Blanc, direktur Penyandang Cacat Internasional, menyambut baik pengumuman yang menjadi harapan bagi seluruh negara yang menghadapi kemalangan serupa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika