REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, membeberkan alasan lambatnya informasi soal data jamaah wafat pada peristiwa Mina yang terjadi pada Kamis (24/9) pagi. Menurut Menag Lukman, hal itu karena pernyataan wafat harus ada kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut dia, informasi terkait jamaah wafat tidak cukup mengandalkan pengakuan pihak keluarga bahwa dirinya menyaksikan keluarganya wafat di pangkuan atau di pelukannya tanpa dibarengi informasi tentang indikasi bahwa yang besangkutan wafat.

"Selama tidak bisa dijelaskan indikasinya, maka itu sulit bagi kami untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan wafat," ujarnya.

Sebab, lanjut Menag, secara yuridis pernyataan seseorang tentang jemaah wafat harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, hal ini terkait dengan peristiwa luar biasa dan terjadi di luar negeri.

Untuk itu, data jemaah wafat menurut Menag harus didasarkan pada hasil pemeriksaan pihak otoritatif dan itu adalah petugas kesehatan atau tim medis.

"Oleh kareta itu, pemerintah harus menahan diri menunggu sampai adanya pihak yang memiliki otoritas menyatakan bahwa seseorang wafat atau tidak," katanya.

Menag menambahkan bahwa kesulitan lainnya disebabkan terjadinya peristiwa di negeri orang sehingga Pemerintah Indonesia tidak memiliki otoritas penuh untuk melakukan langkah-langkah yang kita dikehendaki.

"Bagaimanapun juga Pemerintah Saudi Arabia mempunyai regulasi sendiri, punya tradisi, budaya, serta tatacaranya tersendiri dalam mengatasi hal-hal seperti ini,'' katanya.

''Inilah yang menyebabkan kami tidak cukup leluasa, misalnya untuk mengakses informasi di rumah sakit,'' kata Menag. ''Itu tidak bisa seperti kalau kita mengakses rumah sakit di Tanah Air. Ada hal-hal yang menyebabkan prosesnya butuh waktu.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika