REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan partai politik lainnya berpeluang masuk dalam jajaran kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK. Kendati demikian, ia mengaku hingga kini pemerintah belum melakuaakan pembahasan terkait hal ini.
"Ya semua ada kemungkinan. Tidak hanya PAN, siapa saja. Tapi belum kita bicarakan," katanya.
Sementara itu, terkait jatah kursi Partai Nasdem, JK mengatakan kursi Nasdem berkurang beberapa bulan lalu saat dilakukan perombakan kabinet. Saat itu, Tedjo Edhy Purdijatno yang sekaligus politisi Partai Nasdem digantikan oleh Luhut B Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Seperti diketahui, kabar akan kembali terjadinya reshuffle kabinet terus berhembus kencang. Disebut-sebut, jatah Partai NasDem kemungkinan akan berkurang dalam kabinet. Hal itu karena sejumlah pihak menilai kinerja kader NasDem di pemerintahan kurang maksimal, salah satunya adalah Jaksa Agung yang terus mendapat sorotan.
Partai Amanat Nasional (PAN) mengindikasikan akan segera masuk dalam jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, seperti diketahui, PAN sudah menyatakan diri bergabung dengan pemerintah dan hingga saat ini memang belum mendapat jatah kursi kabinet di pemerintahan.
Politikus PAN Muslim Ayub mengaku, tidak mengetahui apakah partai sudah mengajukan nama untuk mengisi kabinet atau belum. Menurut dia, Presiden sudah mengetahui kader terbaik PAN yang akan dipilih.
Pemilihan kader PAN untuk masuk dalam kabinet ini menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi. Yang pasti, kata Muslim Ayub, PAN sudah menyiapkan kader terbaiknya untuk ikut membantu Jokowi di pemerintahan.
"Insya Allah, dalam waktu dekat ini akan ada permintaan (dari Jokowi)," katanya di kompleks parlemen Senayan, Kamis (15/10).
Soal berapa jumlah kader PAN yang akan ditarik masuk dan menggantikan siapa, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, Jokowi lebih mengetahui kebutuhannya untuk menempatkan sosok-sosok yang akan membantunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika