REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan direktur Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) Chairul Imam menilai, sebaiknya posisi jaksa agung tidak diisi orang dari partai politik (parpol).
Posisi jaksa agung harus diisi oleh orang dari kalangan yang profesional dan lepas dari partai politik. Sebab, menurutnya, posisi jaksa agung tidak bisa disamakan dengan posisi menteri. Jika posisi menteri menentukan langkah politik maka yang menentukan langkah teknis adalah dirjen kementerian terkait.
Sama halnya dengan masalah politik hukum, itu menjadi penanganan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sedangkan, masalah teknis dalam bidang hukum menjadi urusan jaksa agung, termasuk dengan TNI dan Polri.
"Ini sangat bahaya, bagaimana jika panglima Polri dan TNI dari Pparpol," ujarnya pada acara Diskusi Hukum dan Pertaruhan Politik di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/10).
Chairul melanjutkan, jaksa agung harus bebas dari intervensi pihak manapun, selain presiden. Ia pun tidak percaya jika seorang jaksa agung dari parpol bisa membuang loyalitasnya dan tak melakukan balas budi pada partainya.
Kemungkinan terbesar, jaksa agung akan memiliki loyalitas ganda, antara mengikuti intruksi presiden atau perintah ketua partai politiknya. Hal tersebut harus menjadi perhatian presiden.
"Selain itu, karena posisi jaksa agung begitu strategis, sudah seharusnya tidak berada di bawah Kemenkopolhukam. Ia harus berada sejajar dengan kepala negara yang independen," katanya.
Menurutnya, selain tidak memiliki kaitan dengan partai politik, posisi jaksa agung juga perlu dipegang oleh individu yang benar-benar mengenal mekanisme kejaksaan. Posisi tertinggi kejaksaan sudah sepantasnya mengetahui seluk-beluk dan mekanisme yang berjalan di kejaksaan.
"Jadi, jangan sampai posisi jaksa agung diisi oleh orang yang tidak mengerti dan paham seputar lembaga yang dipegangnya. Bisa-bisa, ditipu oleh anak buahnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika