REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengurangan anggaran untuk sektor pertanian dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pengurangan anggaran ini dikhawatirkan bisa membahayakan sektor pangan nasional.

Pengamat Ekonomi INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan RAPBN 2016 merupakan gambaran kinerja pemerintah setahun ke depan, karena itu pemerintah harus berhati-hati terutama dalam sektor pangan. Sektor pangan Indonesia masih terancam karena perubahan iklim seperti El Nino yang masih terjadi hingga awal 2016.

"Di tengah ancaman pangan, pengurangan anggaran di sektor pertanian ini seharusnya tidak dilakukan agar tidak membahayakan ketahanan pangan nasional," ujarnya, Jumat (30/10).

Ia mengungkapkan, anggaran pertanian pada 2015 sebesar 32 triliun yang naik dari tahun sebelumnya. Namun pada RAPBN 2016 anggaran ini dikurangi sebesar 1,3 triliun. Seharusnya, menurut dia pemerintah memiliki perhatian yang lebih pada sektor pertanian ini di tengah ancaman ketidakpastian iklim dari El Nino dan El Nina.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra mengatakan banyak catatan dalam RAPBN 2016, salah satunya pengurangan anggaran yang cukup signifikan di beberapa sektor penting yang sangat dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah sektor pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan.

Edhy mengatakan pengurangan-pengurangan di sektor penting RAPBN 2016 tersebut mencerminkan ada ketidakberpihakan pada rakyat. Ditegaskannya kembali, penundaan pengesahan ini bukan ingin menyandera pemerintah dan RAPBN 2016.

"Kita ingin menekankan perlunya pengubahan di beberapa sektor yang dikurangi agar lebih pro rakyat," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika