REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, posisi menteri harusnya bisa menguatkan jabatan presiden. Sehingga perlu adanya penempatan menteri sesuai dengan tupoksi dan profesionalisme yang tinggi.

Refly mengatakan, presiden bukanlah sosok superman. Presiden juga memiliki konsentrasi tersendiri yang menjadi bidang keahliannya. Misalkan, kata dia, Jokowi yang fokus dalam sektor ekonomi dan bisnis. Maka itu, diperlukan menteri yang ahli di bidang lain untuk saling melengkapi pemerintahan.

"Maka memang konsep the right person in the right place menjadi landasan. Jika the right person in the wrong place maka ia tidak bisa berbuat apa apa. Celakanya, saat ini juga banyak the wrong person sehingga tidak pas ditempatkan di sektor manapun," ujar Refly saat diskusi 'Resuffle Jilid II' di Tomang, Jakarta Barat pada Rabu (4/11).

Refly mencontohkan, dalam bidang hukum, seharusnya Jokowi perlu menteri yang bisa menyongsong reformasi hukum yang berkeadilan. Sayangnya, yang ada saat ini malah menjatuhkan Jokowi dengan melemahkan KPK dan menjerat para akademisi muda yang punta trobosan.

Refly menilai Jokowi harus bisa menyelerasakan visi misinya dengan memposisikan orang yang tepat dan bebas kepentingan. Hal itu menjadi penting untuk membawa perubahan bagi Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika