REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- ‎Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menyisakan waktu satu bulan. Namun sosialisasi melalui alat peraga kampanye (APK) dianggap masih kurang maksimal.

Melihat hal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Malik meminta agar KPU di setiap daerah gencar melakukan sosialisasi hingga kawasan pelosok. "KPUD harus bisa memberikan informasi semaksimal mungkin agar masyarakat mengatahui adanya Pilkada dan siapa calon pemimpin mereka," ujar Husni Kamil, di Kantor KPU Sulawesi Selatan, Jumat (6/11).

Menurut Husni, setiap anggota KPU mulai dari pejabat inti, panitia penyelenggara di kecamatan (PPK)‎ hingga Petugas Pemungutan Suara (PPS) wajib ikut mensosialisasikan segala hal mengenai Pilkada. Mulai dari pengenalan calon, hingga tata cara memilih yang benar.

Cara penyampaian pun bisa dilakukan dengan berberapa metode.‎ Bisa dengan pertemuan langsung antara penyelenggara pemili beserta masyarakat sekitar. Caranya, panitia bisa mengadakan seminar, workshop hingga perlombaan. Tergantung segmentasi masyarakat mana yang mau disasar.

Bisa juga dengan membuat sebuah acara berbalut budaya daerah. Dengan menyelipkan konten sosialisasi Pilkada melalui acara budaya, dipastikan banyak masyarakat menyaksikan dan mengerti lebih mudah.

Mengenai permasalahan dana yang membuat alat pegara kampanye terkesan minim, Husni menjelaskan bahwa hal ini lumrah dengan keinginan pemerintah untuk menekan anggaran sosialisasi bersama.

"Kemarin pas dana pilkada serentak melambung, semua berteriak bahwa program ini hanya menghabiskan anggaran. Makanya sekarang kita pangkas dana Pilkada ini," ungkap Husni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika