REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwono mengatakan pernyataan Michael Buehler dalam artikelnya disalahartikan oeh media di Indonesia patut dipertanyakan.

Hal ini karena jelas Buehler mengatakan "Jakarta membayar firma lobi Las Vegas agar Widodo mendapat akses ke orang-orang di dalam Washington, pembiayaan dari uang wajib pajak yang seharusnya pekerjaan ini bisa dilakukan oleh kedutaan," terjemahannya dalam artikel Buehler.

(Baca: Indonesia Negara Besar tak Perlu Jasa Broker)

Menurutnya dengan menyebut Jakarta dan uang wajib pajak maka pernyataan Buehler jelas pemerintah Indonesia. "Penyebutan Ibukota dalam bahasa Inggris adalah untuk merujuk pada pemerintah pusat," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (9/11).

Istilah uang wajib pajak juga tidak bisa diartikan lain selain pemerintah. Media di Indonesia jelas tidak salah menafsirkan. Informasi Buehler tidak akurat, lanjutnya, karena dia menyatakan pemerintah Indonesia membayar Pereira Internasional hanya berdasarkan informasi yang ada di formulir. Formulir tersebut tidak mencantumkan perjanjian antara Pereira Internasional dan Firma Lobi R&R sehingga tidak valid.

(Baca: Tim Komunikasi Presiden Enggan Beberkan Jasa Broker)

Ikuti Whatsapp Channel Republika