Selasa 10 Nov 2015 20:21 WIB

DPR: Pemerintah tak Perlu Miliki Juru Lobi

Mahfudz Siddik
Foto: Republika/Yogi Ardhi
Mahfudz Siddik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq menilai pemerintah tidak perlu memiliki jasa juru lobi yang anggarannya dimasukkan dalam APBN jika telah memiliki special envoy.

"Tidak perlu (pembiayaan jasa juru lobi masuk ke dalam APBN) jika pemerintah memiliki special envoy," katanya di Jakarta, Selasa (11/10).

Mahfudz menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki special envoy untuk Timur Tengah yaitu Alwi Shihab. Menurut dia, seharusnya pemerintah harus menyiapkan tokoh-tokoh nasional menjadi special envoy untuk menjalin dan menjaga hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain.

"Menyiapkan tokoh-tokoh untuk menjadi 'special envoy' untuk beberapa negara yang strategis hubungan bilateralnya dengan Indonesia," ujarnya.

(baca: Broker Kunjungan Jokowi, DPR Dukung Pembentukan UU Lobi)

Politikus PKS itu menilai dalam konteks hubungan bilateral, pemerintah Indonesia memang perlu tokoh-tokoh tertentu sebagai special envoy untuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Turki, Rusia, dan lain-lain.

Menurut dia, special envoy itu adalah WNI yang dikenal dan diterima luas di negara-negara tersebut serta punya jaringan luas kepada pihak-pihak pengambil keputusan.

"Sebagai 'special envoy', mereka harus dibiayai APBN dan jika pemerintah punya tokoh-tokoh seperti itu maka pemerintah Indonesia tidak perlu lagi gunakan jasa lembaga lobi," jelasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukan Luhut Binsar Panjaitan membuka opsi untuk memasukkan pembiayaan pengunaan jasa pelobi (lobbyist) untuk masuk ke dalam APBN berikutnya.

(baca: Luhut Nilai Indonesia Perlu Punya Juru Lobi Resmi di AS)

Hal itu umenyusul adanya tudingan bahwa Pemerintah Indonesia menggunakan jasa para pelobi dengan biaya 80.000 dolar AS untuk bisa mendapat akses ke Gedung Putih, para pejabat Washington dan bertemu Presiden Barack Obama.

Luhut mengatakan, negara-negara seperti Singapura, China, dan Filipina, memiliki pelobi resmi dari pihak pemerintah masing-masing di Amerika Serikat.

(baca juga: Gerindra: Sekelas Presiden Jangan Pakai Broker)

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement