REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo diminta tak basa-basi dalam memberikan dukungan terhadap aspirasi pembentukan Provinsi Madura. Dukungan Gubernur diharap jangan hanya sebatas lisan, tapi turut memperjuangkan Madura menjadi provinsi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) Jimhur Saros kepada Republika, Kamis (12/11). Menurutnya, selama ini, Pulau Madura terkesan 'anaktirikan' dalam hal pembangunan, sehingga infrastruktur di Madura paling tertinggal dibandingkan dengan bagian Jawa Timur yang lain.
"Pak Gubernur itu jadi Gubernur karena warga Madura. Ini tanggung jawabnya. Ini kan untuk kepentingan publik, apa yang ditakutkan?" ujarnya.
Demi mewujudkan pembentukan Provinsi Madura secepatnya, kata Jimhur, pekan depan, pihaknya akan mengajukan pengujian undang-undang atau judicial review atas UU 23/214 tentang Pemerintahan Daerah.
Permohonan pengujian undang-undang, menurut Jimhur, dilakukan untuk meminta pengubahan klausul syarat pembentukan provinsi, yakni adanya lima kabupaten/kota. Di Pulau Madura sendiri, kini hanya ada empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamkekasan dan Sumenep.
"Ketentuan itu sangat menyulitkan kami sejak dulu. Sekarang, kalau mau menambah kota/kabupaten, persiapannya saja tiga tahun, belum lagi persiapan pembentukan provinsi," jelasnya.
Jika pengujian undang-undang tidak berhasil, kata Jimhur, pihaknya akan mendorong hak inisiatif DPR RI untuk bisa mendukung pembentukan Provinsi Madura cukup dengan empat kabupaten.
Jia cara itu belum berhasil, kata Jimhur, rencana ketiga adalah membentuk kota atau kabupaten baru. Hal paling mungkin, kata dia, adalah membuat daerah administratif baru, Kota Bangkalan.
"Pusatnya di Kecamatan Kamal. Dekat Surabaya, punya pelabuhan," ujarnya.
Jimhur meyakinkan, Pulau Madura memiliki segala modal untuk menjadi provinsi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
"Saat ini, seluruh elemen di Madura kompak mengusung gagasan pembentukan Provinsi Madura," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika