REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan tujuan perdamaian adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Pada hakikinya, tujuan perdamaian itu untuk mewujudkan kesejahteraan. Karena itu, dengan perdamaian ini, Aceh harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata Wapres, Ahad (15/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Jusuf Kalla pada puncak peringatan 10 Tahun MoU Helsinki dan Perdamaian Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.
Puncak peringatan 10 Tahun MoU Helsinki dan Perdamaian Aceh turut dihadiri sejumlah menteri kabinet, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta dihadiri anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, tokoh perdamaian Aceh, tokoh masyarakat, serta para pejabat Pemerintah Aceh, dan bupati/wali kota se Provinsi Aceh.
Wapres menegaskan perdamaian Aceh tidak akan berarti jika masyarakatnya belum sejahtera dan hidup dalam keadaan miskin. Ia pun meminta agar Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat.
"Saya yakin, perdamaian Aceh yang sudah terwujud sekarang ini akan membawa daerah ini lebih baik lagi dan menjadi lokomotif ekonomi di kawasannya," katanya.
(Baca juga: Wapres Minta Gubernur dan Wagub Aceh Kompak)
Dalam acara itu, Wapres menceritakan proses penyelesaian konflik Aceh sepuluh tahun silam ketika proses perundingan RI dan GAM di Helsinki, Finlandia sedang berlangsung.
"Terkadang, tengah malam saya menerima telepon dari juru runding RI, melaporkan perkembangan dari Helsinki. Akhirnya, perundingan itu membuahkan hasil," kata dia.
Kalau 10 tahun silam, kata Wapres, ia tidak menyangka sekarang bisa duduk dengan petinggi GAM waktu itu, seperti Malik Mahmud dan Zaini Abdullah serta Muzakir Manaf yang menjabat Panglima Perang GAM.
"Inilah buah perdamaian. Perdamaian ini harus dijaga. Perdamaian ini terwujud karena komitmen para pihak. Dan perdamaian ini harus memberi makna bagi masyarakat Aceh," kata Muhammad Jusuf Kalla.
