REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Dana otonomi khusus (otsus) pada 2016 naik menjadi Rp 5 triliun. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp 4 miliar.

"Meskipun demikian, dana lima triliun sangatlah kecil jika melihat kondisi wilayah Papua yang sangatlah berbeda dengan daerah lain di Indonesia," kata  kata Gubenur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Rabu (18/11).

Menurut Lukas, dalam menjalankan pemerintahan, kemampuan pemerintah provinsi sangatlah terbatas sehingga apa yang dilakukan belum benar-benar memberi kepuasan bagi masyarakat Papua. "Di sisi lain, hampir 13 tahun Papua menjalankan undang-undang otsus dengan berbagai format, tetapi tidak satupun yang mendesain secara baik untuk bidang-bidang yang menjadi fokus yakni, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan tidak ada desain yang jelas untuk penggunaan dana otsus. Dia bahwa kebijakan dana otsus tidak menguntungkan orang Papua karena dana sebesar itu dibawa keluar Papua. "Meskipun saat ini ada kebijakan 80 persen dana otsus diberikan kepada kabupaten/kota dan 20 persen dikelola provinsi, namun hal ini belum diketahui apakah bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua atau tidak," tuturnya.

Lukas menambahkan hal ini belum dievaluasi karena baru berjalan satu tahun, nanti akan dicek apakah 80 persen itu benar-benar dipakai untuk kesejahteraan rakyat Papua di kampung-kampung atau tidak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika