REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyiagakan sedikitnya 3.500 personel untuk pengamanan khususnya di 19 Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pilkada serentak, 9 Desember 2015 mendatang. Dengan jumlah personel yang banyak diharapkan Pilkada di Jawa Timur dapat berlangsung tanpa gangguan. 

"Untuk pengamanan pilkada kita siap dan sudah ada koordinasi, sehingga harapannya kita bisa melaksanakan pilkada dengan baik tanpa gangguan," ungkap Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadji, Kamis (19/11).

Anton mengatakan nanti juga ada tambahan personel dari Mabes Polri. Terkait dengan tambahan pasukan dari Mabes Polri bergantung dari ekskalasi yang berkembang usai kampanye berakhir. Ia mengatakan untuk tambahan pasukan dari Mabes Polri tergantung dari revisi detik terakhir setelah masa kampanye selesai, kalau ekskalasi naik akan tambah.

"Kita masih memantau terus, yang kita harapkan masyarakat ikut mengerti bagaimana situasi dan kondisi dalam menjaga untuk menjaga Kamtibmas di Jawa Timur," katanya

Anton juga menyatakan siap menindak tegas bagi seluruh anggotanya yang tidak bersikap netral selama tahapan maupun saat pelaksanaan Pilkada serentak, 9 Desember 2015 mendatang. "Kita akan tindak anggota yang tidak netral," tegas  Anton. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur melakukan sosialisasi tentang Surat Edaran (SE) Nomor 131/17957/011/2015 perihal netralitas pegawai Aparatur Sipil masa kampanye pemilihan kepala daerah. Surat edaran itu mengatur PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik dalam kampanye.

Paslon juga dilarang melibatkan Aparatur Negara, TNI Polri, Kepala Desa/lurah, hal itu dilakukan agar Aparatur Sipil negara tidak menguntungkan atau merugikan salah satu paslon yang diancam dengan hukuman disiplin sedang dan berat hingga berupa pemecatan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika