REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat tata kota Profesor Jo Santoso menyampaikan sejumlah masalah penataan perkotaan di Jakarta. Salah satu masalah pokok yaitu pengelolaan lahan yang sebagian besar malah dimiliki kelompok-kelompok bermodal dibanding masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal
Prof Jo mengatakan pengelolaan atas tanah milik siapapun yang membayar lebih tinggi. Sedangkan yang tidak bisa membeli lahan maka akan terpinggirkan. Ia menyatakan sudah pasti kelompok kurang mampu suatu saat tidak akan memiliki lahan sebagai tempat tinggal.
"Kalau pemerintah tidak menyetop kelompok yang motivasinya mencari untung maka masyarakat yang mencari tempat tinggal akan terpinggirkan," katanya saat ditemui Republika pada dialog publik "Bersama membangun kampung.kota", Senin (7/12).
Ia mencontohkan tiga tahun lalu penduduk di wilayah Jakarta Pusat mencapai 1,8 juta. Namun saat ini hanya tinggal 800 ribu. Menurutnya, hal itu bisa terjadi lantaran sudah banyak masyarkat yang terpinggirkan. Faktor penyebab terpinggirkannya yaitu pembelian lahan oleh kelompok pengembang atau tingginya pajak.
"Secara pelan tapi pasti dimiskinkan karena pajaknya ditinggikan. Jakarta ibarat kue donat karena tengahnya bolong pinggirnya padat," jelasnya.
Ia turut khawatir pada sisi penggiat usaha mikro yang seharusnya punya hak untuk beraktifitas menjalankan usahanya. Ia berharap jangan hanya pusat perbelanjaan saja yang dikembangkan hingga pengusaha mikro terpinggirkan.
Sebab, pengusaha mikro banyak yang tidak bisa membayar lapak di pusat perbelanjaan sekaligus kehilangan masyarakat sebagai pembeli karena pindah tempat tinggal.
"Pengusaha mikro menjadi tidak bisa tinggal dan tidak bisa dagang. Pedagang kehilangan marketnya. Pemerintah harus bisa membagi sumber daya, termasuk lahan untuk rakyat secara tepat," ungkapnya.
