REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana merestrukturisasi alih manajemen angkutan umum di Ibu Kota. Ini dilakukan agar memberikan pelayanan angkutan umum yang maksimal kepada masyarakat.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodo mengatakan, langkah awal dari pengelolaan ulang angkutan umum tersebut dimulai dari manjemen trayek. Melalui manajemen rute yang bagus, katanya, akan tecipta moda trasnportasi massa yang terpadu.

"Bukan mengambil alih, tapi lebih tepatnya merestrukturisasi angkutan non-busway," terang Sutanto Soehodo kepada Republika, Selasa (8/12) di Jakarta.

Sutanto mengatakan restrukturisasi trayek itu akan melibatkan Kopaja, Metromini, Dian Mitra dan Koantas Bima. Nantinya, lanjut Sutanto, angkutan umum massal itu tidak lagi menggunakan bus berukuran sedang, tapi diubah menjadi bus berukuran besar seperti Transjakarta. "Ini juga sebagai peremajaan unit angkutan kota yang akan terintegrasi, karena armadanya harus layak jalan," katanya.

Restrukturisasi ini, kata Sutanto, juga meliputi sistem pembayaran penumpang. Nantinya penumpang tidak lagi menggunakan menggunakan sistem setoran tapi dengan sistem tiket elektronik (e-ticketing) layaknya Transjakarta karena diberlakukan tarif rupiah per kilometer.

"Intinya gimana angkutan non-busway menggunakan sistem, manajemen, pengelolaan yang lebih baik dan penumpang mendapatkan standar pelayanan minimum," katanya.

Sutanto mengatakan nantinya operasional bus angkutan umum itu akan diintegrasi sebagai feeder Transjakarta, KRL hingga MRT dan BRT kedepannya. Itu, lanjutnya bisa didapat asalkan ada optimalisasi manajemen armada.

"Kata kuncinya adalah rute kecil melakukan umpan kepada rute yang lebih besar dan yang besar memberi umpan kepada yang lebih besar lagi. Bahwa didalamnya ada kopaja atau metromini itu semua harus dikelola dengan baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika