REPUBLIKA.CO.ID, BRUFUT -- Presiden Yahya Jammeh telah menyatakan Gambia merupakan negara Islam. Meski begitu, hak-hak minoritas tetap dijaga.
Hal itu disampaikan Presiden Jammeh saat berpidato di depan para pendukungnya di Brufut, Kamis lalu.
"Nasib Gambia berada di tangan Allah Mahakuasa. Mulai hari ini, Gambia merupakan negara Islam. Kami akan menjadi sebuah negara Islam yang akan menghormati hak-hak warga negaranya," kata presiden itu yang kutipannya ditemukan di laman kepresidenan.
Dalam kutipan pernyataan dari pidatonya di GRTV, presiden itu tidak memerinci perubahan apa yang terjadi di negaranya, tetapi ia menjamin kembali para pemeluk agama Kristen dan pengikut kepercayaan lain bahwa mereka dapat beribadah dengan bebas.
"Pemeluk agama Kristen akan dihormati. Perayaan Hari Natal akan berlanjut," kata dia, dengan menambahkan bahwa tak seorangpun memiliki hak untuk mencampuri "pandangan hidup" yang lain.
Ia juga memperingatkan usaha untuk memberlakukan cara berbusana atas kaum wanita. "Saya tidak memilih siapapun sebagai polisi Islam. Cara berbusana kaum wanita bukan urusanmu," ujarnya.
Gambia, yang bekas koloni Inggris dan terkenal dengan pantai-pantai berpasir putih, memiliki penduduk hampir dua juta, 90 persen adalah Muslim, delapan persen Kristen dan dua persen lagi penganut kepercayaan pribumi.
Jammeh, 50, adalah mantan perwira militer dan bekas pegulat. Ia telah memerintah negara itu dengan tangan besi sejak ia merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1994. Ia sering terlihat memegang kitab suci Alquran atau tasbih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika