Jumat 18 Dec 2015 16:31 WIB

Tahun Depan, Bandung Terapkan Jalan Berbayar

Rep: c26/ Red: Friska Yolanda
Curah Hujan Masih Tinggi: Awan hitam menggelayut pertanada akan turun hujan di atas jembatan layang Pasupati, Kota Bandung, Selasa (7/4).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Curah Hujan Masih Tinggi: Awan hitam menggelayut pertanada akan turun hujan di atas jembatan layang Pasupati, Kota Bandung, Selasa (7/4).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jalan Pasteur. Hal ini sebagai bentuk program untuk menangani kemacetan di Kota Bandung.

Kepala Bidang  Lalu lintas dan Teknis Perparkiran Dishub Kota Bandung Agung Purnomo menuturkan Jalan Pasteur termasuk salah satu kawasan padat kendaraan. Terlebih, jalan ini menjadi salah satu akses masuk favorit wisatawan  ke Kota Bandung.

"Dari catatan Dishub, kendaraan yang melewati Jalan Pasteur itu bisa sampe 3.000 kendaraan setiap jamnya," kata Agung saat ditemui di Kantor Dishub Kota Bandung, Jumat (18/12).

Nantinya, Jalan Pasteur akan dipasang pintu masuk (gate) seperti di Jalan Tol. Pintu ini akan dipasang di kedua arah, baik yang menuju timur maupun barat. Lokasi pintu masuk ini masih belum dipastikan dan dalam pembahasan.

Namun, tidak semua lajur di Jalan Pasteur akan dipasang pintu berbayar. Pihaknya akan menyisakan satu lajur tidak berbayar untuk pengendara yang akan berbelok ke lokasi-lokasi sekitar Jalan Pasteur.

"Pilihannya kalau dia mau cepat, tinggal masuk ke jalur berbayar, tapi kala mau berbelok misalkan ke hotel, pengendara ambil jalur kiri," ujarnya.

Menurutnya, penerapan ERP di Jalan Pasteur akan berlaku mulai 2016. Jika efektif, maka program ini akan terus dikembangkan. 

Sistem ERP ini awalnya akan diterapkan dengan cara manual, belum menggunakan kartu elektronik. Setelah dirasa efektif, maka seiring berjalan waktu, bisa diterapkan sistem elektronik.

Ia berharap dengan penerapan sistem jalan berbayar ini, pengguna kendaraan pribadi mulai beralih menggunakan  angkutan umum. Ini tentu akan sangat mengurangi kemacetan akibat volume kendaraan.

"Diharapkan masyarakat juga bisa beralih ke angkutan umum," ucapnya.

Ia menuturkan rencana penerapan ERP ini masih dibahas bersama DPRD. Sementara untuk kajian teknis  di lapangan saat ini masih dibahas bersama tim kajian dari ITB.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement