REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertemu dengan CEO Freeport McMoran James R Moffett bukanlah berasal dari kalangan pemerintah. Dua keluarga JK yang bertemu dengan bos Freeport adalah pengusaha HM Aksa Mahmud dan Erwin Aksa yang merupakan ipar dan keponakan JK. Alhasil kasus ini tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi pada mantan Ketua DPR Setya Novanto. 

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Teguh Yuwono mengatakan kondisi berbeda akan terjadi apabila JK sendiri yang bertemu bos Freeport di luar jadwal resminya sebagai wapres. "Persoalannya, pertemuan keluarga JK tersebut di luar proses formal pemerintahan sehingga tidak memiliki justifikasi kuat untuk dilakukannya sidang kode etik seperti Novanto. Forumnya apa kalau sampai di situ," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (23/12).

Menurutnya, kasus ini tidak dapat diproses layaknya kasus Novanto, namun berhubungan dengan JK. Artinya, wajar apabila ada pertanyaan apakah pertemuan itu bertemu atas perintah JK atau tidak serta apakah keputusan itu murni kegiatan bisnis atau berkaitan dengan pemerintah di dalam tindak lanjut perpanjangan kontak Freeport.

(Baca Juga: Pertemuan Keluarga JK dengan Bos Freeport Perlu Klarifikasi).

Teguh mengatakan pertemuan tersebut menjadi ramai diperbincangkan publik karena berkaitan dengan JK, apakah proses ini menyangkut kepatutan politik atau tidak. Menurut dia, pada level paling ideal, Presiden dan Wapres tidak harus ikut proses lobbying demi keuntungan tertentu. Presiden dan wapres harus mengabdi demi kepentingan rakyat. 

"Sekalipun tidak dibayar kalau niatnya demi mengabdi kepada rakyat, semua orang bersedia menjadi Presiden," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika