REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak punya target apapun di perkara ‘Papa Minta Saham.’ Termasuk pergantian Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. Bahkan, PDIP tidak akan mendorong revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) untuk merealisasikan kocok ulang pimpinan DPR RI.
Ketua bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Pandjaitan menegaskan, PDIP tetap dalam sikap memersilakan fraksi Golkar mengajukan nama calon pengganti Setya di kursi Ketua DPR RI. “Haknya Golkar ya monggo,” kata dia di Jakarta, Rabu (23/12).
Trimedya berharap tidak terjadi konflik dalam pengajuan nama yang akan menggantikan Setnov di kursi Ketua DPR dari Golkar. Sebab, saat ini, Golkar masih terbelah dan suara masih belum satu. Terlebih yang akan dicalonkan dari Golkar untuk mengisi kekosongan kursi Ketua DPR RI. Jadi, PDIP meminta Golkar segera menyelesaikan konflik internal untuk menyepakati siapa yang akan menggantikan posisi Setya Novanto.
Menurut Trimedya, kalau mencari calon pengisi Ketua DPR, fraksi Golkar masih berselisih, dikhawatirkan akan berimplikasi menimbulkan kegaduhan di fraksi lainnya. Jadi, Golkar harus menyelesaikan persoalan internal dalam menentukan pengganti Setya. Menurut Wakil Komisi III DPR RI itu, nama yang sudah muncul, Ade Komarudin dinilai memiliki komunikasi yang bagus dengan pimpinan fraksi lainnya.
“Mudah-mudahan Akom (Ade Komaruddin) yang diputuskan ya satu suara, jangan membuat gaduh lagi, Ical gandenglah Pak Agung Laksono,” ujar Trimendya.