REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan penggunaan Dana Desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak keluar dari desa. Dana itu diharapkan mampu meningkatkan peredaran uang dan meningkatkan perekonomian warga.

"Semakin banyak orang yang bekerja menggunakan dana desa, maka semakin baik. Tahun ini masih belum. Semakin banyak yang kerja semakin banyak uang itu tersebar dan terdistirubusi," kata Presiden dalam silaturahmi dengan kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12).

Presiden juga mengharapkan agar dana tersebut dapat diarahkan kepada sektor padat karya yang mencakup orang banyak. Untuk itu, Jokowi mengimbau untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi di desa dan meminimalisir membeli barang dari kota, agar dana tersebut tetap berputar di dalam.

Selain itu, Presiden juga menjanjikan kenaikan dana desa dari APBN yang tahun ini sebesar Rp 20,8 triliun menjadi Rp 47 triliun pada 2016. (Jakowi Temui Kades se-Indonesia di Boyolali).

"Peningkatannya lebih dari 100 persen, tapi kalau pengelolaan betul tidak disiapakan, perencanaan tidak disiapkan, uang ini bisa menjadi masalah," katanya.

Selain itu, Presiden juga menganjurkan agar penggunaan dana tersebut sebaiknya dilakukan pada musim paceklik sehingga semua orang dapat menikmati dana tersebut. "Namun, kalau sudah tersebar maka diharapkan untuk mengarahkan pada yang menerima uang seperti membeli beras dari petani setempat untuk dijual di dalam kota tersebut, sehingga ekonomi akan bergerak," tambah Jokowi.

Jokowi meminta penggunaan dana desa tepat guna dalam pemakaiannya di tahun kedua, jangan sampai luput dari sasaran. Dalam penggunaannya, dana desa diperlukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang baik dengan melakukan diskusi bersama masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika