REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menilai pemerintah belum serius meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah dan produk halal sepanjang tahun 2015.
"Pertumbuhan ekonomi syariah belum optimal, termasuk produk halal juga belum. Maka MUI meminta pemerintah memiliki keinginan politik kuat agar berpihak pada ekonomi syariah dan produk halal," kata Ma'ruf di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (29/12).
Menurut Ketum MUI ini, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi syariah dan produk halal yang besar. Maka dari itu, pada 2016 nanti dia berharap agar pemerintah lebih berpihak dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan produk halal dunia.
Indikator ketidakseriusan pemerintah adalah jumlah basis ekonomi syariah, seperti bank syariah, yang belum mencapai 50 persen lebih. Sejauh ini, total keberadaan bank syariah di Indonesia hanya lima persen.
Secara umum, perekonomian masih didominasi oleh perbankan konvensional. "Angka lima persen ini belum sungguh-sungguh. Idealnya di atas 50 persen," katanya.
Untuk itu, dia menyarankan pemerintah pada 2016 agar semakin menggarap ekonomi syariah. Beberapa upaya yang bisa ditempuh adalah dengan membuat strategi perbankan syariah yang mudah diterima pasar, perluasan jaringan, dan penambahan modal bagi BUMN yang menggarap ekonomi syariah.
Perihal penguatan produk halal dalam negeri, Ma'ruf mengatakan banyak produk yang belum mendapatkan sertifikat halal.
Baca juga: OJK Siapkan Regulasi Kelembagaan Dana Pensiun Syariah
Ikuti Whatsapp Channel Republika