REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Tim penyusunan Kajian Hari Jadi DIY telah melakukan analisis terhadap lima pilihan Hari Jadi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Tiga pilihan dinyatakan kurang kuat nilai dan bobotnya, sehingga tinggal dua pilihan tanggal direkomendasikan sebagai hari jadi DIY.
Hal itu dikemukakan Ketua Tim Penyusunan Kajian Hari Jadi DIY Prof Djoko Suryo dalam ekspose terbatas 'Hasil kajian hari jadi DIY', di Gedhong Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Selasa (29/12).
Lima pilihan Hari Jadi DIY yang telah dirumuskan sebelumnya karena mempunyai makna historis adalah: Peristiwa Hadeging Nagari Yogyakarta Hadiningrat pada 13 Maret 1755; Peristiwa Reformasi Struktur Birokrasi di Kasultanan Yogyakarta pada 1 Agustus 1945; Peristiwa Penerimaan Amanat Piagam Kedududukan pada 19 Agustus 1945; Peristiwa Amanat 5 September 1945, dan; Peristiwa ditetapkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY.
Namun setelah dilakukan kajian, yang disaring tersisa dua tanggal, yakni 13 Maret 1755 dan 5 September 1945.
Djoko Suryo menjelaskan ada beberapa alasan merekomendasikan tanggal 13 Maret 1755. Di antaranya tanggal tersebut menandai berdiriya pemerintah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala komponennya walaupun istana belum didirikan. Tanggal itu juga menandakan lahirnya semangat membangun tatanan masyarakat dan negara kerajaan yang menggunakan konsep Ngayogyakarta atau Yogyakarta, negeri yang makmur dan tentram.
Alasan lain, lahirnya sistem kepemimpinan yang visioner, berwawasan membangun masyarakat makmur, sejahtera, adil dan teneram dan damai sebagaimana yang dirumuskan dalam konsep Memayu Hayuning Bawono, dan dalam Moto "Negeri Panjang-Punjung, Loh Jinawi, Tata Titi Tentrenm Kerto Raharjo, Adil Paramaarta" dan melandasi kelahiran DIY pada era modern.
Sementara itu alasan merekomendasikan tanggal Peristiwa Amanat 5 September 1945 antara lain: Dalam amanat itu secara tegas dinyatakan bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai Daerah Istimewa yang bersifat kerajaan dari Negara Republik Indonesia; Peristiwa itu mempunyai jiwa dan semangat untuk meneruskan cita-cita pendirian Ngayogyakarta Hadiningrat dan Hamengku Buwono I; Amanat 5 September 1945 menjadi titik awal Yogyakarta berperan menjadi ibu kota revolusi kemerdekaan Indonesia; Amanat 5 September 1945 merupakan awal DIY dipimpin oleh Dwi Tunggal Sri Sultan dan Sri Paku Alam .
Acara mengenai kajian hari jadi DIY digelar dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Mereka yang hadir adalah: Budayawan Sumbo Tinarbuko, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY HM. Thoha Abdurahman, Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) DIY Istidjab M Danunagoro,Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Seniman, Tokoh Agama M. Yazir dan lain-lain.
Mayoritas mereka memilih 13 Maret 1755 sebagai Hari Jadi DIY. Menurut istidjab, tanggal itu akan lebih baik karena jika ditetapkan, hari jadinya sudah lebih dari 200 tahun.