REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Para pedagang sempat menaruh harapan besar di 2015 perihal keberpihakan pemerintah dalam melindungi pasar tradisional. Apalagi, pasar tradisional masuk dalam poin Nawacita pemerintahan Jokowi-JK sehingga membawa angin segar bagi para pedagang.
Namun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menilai apa yang terjadi pada pasar tradisional sungguh memilukan. Menurutnya, pasar tradisional hanya menjadi komoditas wacana, tanpa terlihat sedikitpun upaya untuk melindunginya.
"Apa yang menimpa pasar tradisional pada 2015 ini sungguh di luar apa yang diharapkan bersama," katanya, Jumat (1/1).
Ia mengatakan di 2015 terjadi penurunan daya beli masyarakat dan tidak terkendalinya harga kebutuhan pokok. Hal tersebut diawali dari efek negatif pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membuat daya beli masyarakat terus menurun. Di sisi lain, lonjakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok tidak terkendali.
“Dampaknya adalah penurunan omzet pedagang yang membuat awal 2015 sungguh menjadi awal tahun yang berat bagi pedagang pasar tradisional,” kata Abdullah.
Pedagang pasar sempat berharap banyak terhadap paket kebijakan ekonomi yang pemerintah keluarkan. Namun ternyata kebijakan yang lahir cenderung memberikan stimulan bagi para pengusaha dan perusahaan besar tanpa banyak menyentuh kepada sektor rill terutama bagi pedagang pasar tradisional.
Justru pedagang tradisional mendapatkan dampak negatif dari upaya delegasi dan debirokrasi yang gambar gemborkan oleh pemerintah.
Pedagang pasar berharap agar pemerintah mampu menutup akhir 2015 dengan peningkatan laju ekonomi yang memberi dampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Namun nyatanya tidak sepertinya apa yang diharapkan, pedagang pasar tradisional hanya bertepuk sebelah tangan belaka.