REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka di Kabupaten Mimika, dinilai bisa membawa perubahan besar bagi wilayah Papua.
"Begitu ada PLTA, tidak usah ngajak investor, mereka pasti datang sendiri. Kalau memang itu dimulai, ini menjadi perubahan besar untuk Papua," ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Bangun Manurung di Jayapura, Senin (4/1).
Ia mengungkapkan Tim pemberdayaan Sumber Daya Alam Papua yang dipimpin oleh Kepala Bappenas Sofyan Jalil, telah merumuskan bahwa pembangunan PLTA Urumuka yang memiliki potensi energi hingga 1.300 MW, akan dilakukan oleh pemerintah pusat.
"Masalah energi ini terus menjadi perdebatan, dan telah dirumuskan bahwa energi jadi prioritas utama. Jadi bahwa pembangunan PLTA Urumuka akan diambil alih pembangunannya oleh pemerintah pusat," jelasnya.
"Jika memang betul-betul pemerintah mau memperhatikan Papua, dimana selama sumber daya alamnya dipergunakan untuk membangun fasilitas kawasan industri, inilah waktunya kita persiapkan," katanya.
Ia pun memandang perlu ada langkah nyata dalam lima tahun pemerintahan Joko Widodo untuk mempresentasikan bahwa pemberdayaan sumber daya Papua bisa direalisasikan. Mengenai pembiayaan, Manurung mengusulkan agar pemerintah bisa memberikan Penyertaan Modal Nasional (PMN) kepada PLN selama beberapa tahun.
"Saya mengusulkan, pembangunan PLTA Urumuka ini memerlukan dana sekitar Rp12 triliun, nah kalau ada PMN Rp3 triliun tiap tahun kepada PLN untuk Urumuka, maka dalam 4 tahun sudah jadi," ujarnya.
Ia menegaskan penentuan jadi tidaknya pembangunan PLTA Urumuka, bukan ditentukan oleh satu orang saja, namun hal tersebut bersifat kolektif dan melibatkan beberapa kementerian.
"Disini bukan Menteri ESDM sendiri yang menentukan, pemerintah pusat itu bukan hanya menteri ESDM," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika